Penangguhan Sementara Umrah, DPP SAHI Hormati Keputusan Pemerintah Arab Saudi

Home / Berita / Penangguhan Sementara Umrah, DPP SAHI Hormati Keputusan Pemerintah Arab Saudi
Penangguhan Sementara Umrah, DPP SAHI Hormati Keputusan Pemerintah Arab Saudi DPP Sahi saat bertemu dengan Menteri Agama. (Foto: DPP Sahi for TIMES Indonesia)

TIMESBATAM, JAKARTA – Dewan Pimpinan Pusat Silaturahmi Haji dan Umrah Indonesia (DPP Sahi) menghormati keputusan pemerintah kerajaan Arab Saudi yang untuk sementara menangguhkan penerimaan jemaah umrah.

Abdul Khaliq Ahmad, ketua Umum DPP Sahi menerima keputusan tersebut karena sudah berdasarkan kaidah usul fiqih "Dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil mashalih", yaitu menghindari kemafsadatan lebih didahulukan ketimbang mengambil kemaslahatan.

"Hal ini juga sejalan dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW sebagaimana dalam sabdanya bahwa tidak boleh berbuat bahaya pada diri sendiri maupun orang lain," ucapnya, Jumat (28/2/2020).

DPP-SAhi.jpg

Meski mendukung, namun DPP Sahi berharap kebijakan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi itu tidak berlangsung lama dan semua bisa kembali berjalan dengan normal.

"Semoga segera normal mengingat antusiasme dan besarnya jumlah jemaah umrah di tengah antrian panjang calon jemaan haji di Indonesia," ungkap Abdul Khaliq.

Ia juga menyatakan dukungannya kepada Kementerian Luar Negeri yang saat ini melakukan upaya maksimal agar Indonesia dikecualikan dari kebijakan penghentian sementara penerimaan jemaah umrah.

"Kami mendukung upaya Pemerintah Indonesia terutama kedubes RI di Arab Saudi karena Indonesia tidak tergolong negara yang terpapar virus Corona," kata Abdul Khaliq.

Sementara untuk Kementerian Agama, Khaliq berharap sosialisasi dan edukasi atas kebijakan Pemerintah Arab Saudi terus dilakukan. 

"Ini penting dilakukan agar tercipta suasana yang kondusif dalam masyarakat, terutama bagi anggota masyarakat yang telah terdaftar sebagai jemaah umrah," tuturnya.

Penangguhan sementara umrah ini juga berimplikasi kepada pengusaha travel umrah. DPP Sahi berharap para pengusaha travel melakukan penjadwalan ulang terutama terhadap vendor vendor seperti penerbangan, visa hotel.

"Perusahaan penerbangan, hotel, bus, catering dan vendor lainnya agar membantu proses reschedule dengan tidak menghanguskan deposit tanpa syarat yang memberatkan agen travel dan jamaah umrah," tegas Abdul Khaliq.

Selain itu, pihak DPP Sahi mengimbany kepada masyarakat Indonesia terutama yang sudah terdaftar untuk tetap tenang dan sabar menunggu perkembangan kebijakan pemerintah Arab Saudi. 

"Seluruh pengurus DPW dan DPD Sahi juga harus berperan aktif memberikan informasi dan advokasi kepada anggota masyarakat yang telah terdaftar bisa paham atas kebijakan ini," jelas Abdul Khaliq, ketua DPP Sahi(*)

Baca Berita Peristiwa dan Politik terbaru di Indonesia dan luar negeri lainnya hanya di TIMES Indonesia.

Berita Lainnya

Komentar

Top
satriamedia.com