HM Sanusi Terancam Tak Direkom PKB?

Home / Kopi TIMES / HM Sanusi Terancam Tak Direkom PKB?
HM Sanusi Terancam Tak Direkom PKB? Harianto, Mahasiswa Pascasarjana Universitas Brawijaya (UB) dan Direktur Sentrum Kajian dan Pemberdayaan Masyarakat Madani (SKEMA).

TIMESBATAM, MALANG – Setelah mencoba mengikuti perkembangan dinamika politik Pilkada Kabupaten Malang yang akan digelar tahun 2020, baik dari obrolan-obrolan non-formal, forum diskusi dan sumber-sumber pemberitaan di beberapa media, penulis tertarik untuk membuat semacam ulasan. Kondisi yang konon dianggap adem ayem dibandingkan dengan daerah lain yang juga menggelar Pilkada tahun 2020, akan coba penulis ulas dengan menyoroti langkah-langkah HM Sanusi yang merupakan bakal calon yang berstatus petahana.

Pasalnya, HM Sanusi sudah mendeklarasikan diri untuk maju kembali dan cukup agresif dalam membangun komunikasi politik. Menariknya adalah pertama, secara psikologis HM Sanusi sempat menunjukkan kepercayaan diri yang cukup tinggi dengan mengajak semua partai mendukungnya dan mengharapkan menjadi calon tunggal.

Kedua, secara elektabilitas menjelang Pilkada di Kabupaten Malang, belum ada calon yang elektabilitasnya sangat menonjol. Termasuk elektabilitas petahana.

Ketiga, sampai sejauh ini, PKB yang notabene partai dinaungi HM Sanusi, juga belum menunjukkan tanda-tanda rekom akan jatuh kepada dirinya. Ketiga hal tersebut cukup menarik bagi penyuka dinamika politik untuk diulas lebih detail dan mendalam. Tentu dengan tujuan memperluas wacana publik yang konstruktif dalam menyambut perhelatan Pilkada Kabupaten Malang 2020.

Pekerjaan Rumah Petahana

Realitas yang ada, HM Sanusi tidak bisa dipungkiri diuntungkan dengan jabatan yang melekat sebagai Bupati Malang (pengganti H Rendra Kresna). HM Sanusi sudah resmi dilantik Gubernur Jawa Timur pada 17 September 2019. Praktisnya, HM Sanusi memiliki waktu kurang lebih satu tahun hingga hari pemungutan suara yang sedianya Pilkada akan digelar pada 23 September 2020 mendatang.

Keuntungan secara politik yang diperoleh HM Sanusi tersebut, dianggap sebagai jalan mulus dan bebas hambatan menuju periode kedua memimpin Kabupaten Malang. Publik mengira akan ada gebrakan-gebrakan  luar biasa di tahun terakhir menjabat yang akan dimunculkan oleh HM Sanusi, seperti lazimnya seorang petahana yang akan mencalonkan kembali menjadi bupati.

Akan tetapi, setelah sekitar lima bulan HM Sanusi menjabat Bupati Malang, penilaian penulis, sangat terlihat performanya terkesan landai-landai saja. Tidak berbeda secara signifikan seperti tahun-tahun sebelumnya saat Bupati di jabat H Rendra Kresna. Hari-hari HM Sanusi seperti disibukkan hanya dengan lobi-lobi untuk memperoleh dukungan partai politik (parpol) sebagai tiket maju kembali menjadi calon Bupati Malang.

Di tahun terakhir ini, HM Sanusi masih dipaksa berkutat dan berjibaku pada permasalahan kemiskinan. Permasalah kemiskinan ini seperti linier dengan permasalahan sumber daya manusia Kabupaten Malang yang pernah penulis ulas dalam opini sebelumnya (Baca: Pilkada 2020: Menanti Strategi Pembangunan Manusia Kabupaten Malang).

Hal ini memang tidak bisa dinafikkan, karena secara jumlah Kabupaten Malang pada tahun 2018 memiliki jumlah penduduk miskin terbesar diantara daerah-daerah di Provinsi Jawa Timur. Tercatat 268.49 jiwa penduduk miskin pada tahun 2018. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, pada saat melantik HM Sanusi sempat mengingatkan agar penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Malang menjadi pekerjaan rumah prioritas untuk segera dituntaskan.

Peringatan yang disampaikan Gubernur Jawa Timur tersebut, secara tidak langsung menunjukkan bahwa selama ini pasangan H Rendra Kresna-HM Sanusi masih belum optimal dalam menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Malang.

Merujuk dari berbagai program dan anggaran yang dikeluarkan untuk penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Malang, berdasarkan analisis data BPS Kabupaten Malang selama kurun waktu 2015-2019 rata-rata rasio penurunan kemiskinan sekitar 0,5 persen setiap tahunnya.

Melihat tingginya jumlah penduduk miskin di Kabupaten Malang yang ada, rata-rata angka penurunan tersebut masih membutuhkan tenaga dan strategi pengentasan kemiskinan yang lebih cepat dan optimal.

Situasi kemiskinan diatas tentu berbanding terbalik dengan keuntungan secara politik yang didapatkan oleh HM Sanusi. Secara umum publik akan melihat HM Sanusi secara utuh dari tahun 2015 sejak menjabat sebagai Wakil Bupati Malang.

Satu-satunya cara yang memungkinkan dengan sisa waktu jabatan yang ada yaitu dengan meyakinkan masyarakat dan elit politik dengan menunjukkan perbedaan yang besar secara prestasi dari pendahulunya H Rendra Kresna.

Ali Ahmad Vs Sanusi  di Internal PKB

Sisi lain dari kontestasi Pilkada tentu juga penting dilihat dinamikanya dari lingkaran elit. Etape yang nyaris oligarkis ini harus dilalui sebelum berebut suara rakyat. Iya, berebut rekomendasi (rekom) parpol. Menggenggam rekom parpol hukumnya wajib bagi calon kepala daerah yang ingin maju melalui jalur parpol. Syarat rekom yang harus terpenuhi adalah partai dengan perolehan minimal 10 kursi di DPRD dari parpol dan atau gabungan parpol.

PKB sendiri di Kabupaten Malang memperoleh kursi sebanyak 12 kursi bersama PDI Perjuangan yang juga memperoleh kursi sama. Praktis hanya PKB dan PDI Perjuangan yang sudah memenuhi persyaratan untuk mengusung calon tanpa harus berkoalisi dengan partai lain.

HM Sanusi yang merupakan kader PKB tentu merasa layak untuk direkom partainya. Akan tetapi, didalam partai besar tentu sudah lazim ada banyak tokoh potensial didalamnya. Dalam konteks  PKB di Kabupaten Malang, tokoh PKB lainnya yang diwacanakan berpotensi maju dalam Pilkada Kabupaten Malang ada nama Ali Ahmad atau yang akrab dipanggil Gus Ali.

Sosok yang menjabat Ketua DPC PKB Kabupaten Malang yang juga berhasil menduduki kursi DPR-RI pada Pileg 2019 silam, digadang-gadang akan menjadi pesaing berat HM Sanusi dalam perebutan rekom PKB.

Setidaknya terdapat dua alasan Gus Ali akan menjadi pesaing berat HM Sanusi. Pertama, modal ketokohan Gus Ali di Kabupaten Malang. Sebagai caleg pendatang baru, Gus ali terbilang sukses dengan berhasil mengamankan satu jatah kursi DPR RI dengan mendapatkan suara di Kabupaten Malang sebanyak 47.507 suara.

Selain keberhasilannya menjadi anggota DPR-RI, Gus Ali juga dikenal sebagai tokoh yang memiliki jaringan luas di pesantren-pesantren dan warga nahdliyin di Kabupten Malang. Modal jaringan pesantren tentu memiliki pengaruh yang besar, mengingat tipologi masyarakat sebagian Kabupaten Malang masih sangat kuat tradisi pesantrennya.

Kedua, potensi masuknya kepentingan elit PKB di tingkat pusat. Untuk ulasan ini, agak memasukkan unsur “gathuk-mathuk” dalam mengulasnya. Seringkali persinggungan politik melibatkan berbagai variabel kepentingan yang sangat kompleks diberbagai tingkatan. Dalam konteks kepentingan rekom PKB, menurut hemat penulis, Gus Ali bisa dibilang memiliki positioning yang lebih baik daripada HM Sanusi dari perspektif kepentingan Jakarta.

Selain sebagai anggota DPR RI yang relatif intens berkomunikasi dengan DPP PKB dan posisinya yang saat ini menjabat sebagai ketua DPC PKB Kabupaten Malang, ada faktor lain yaitu Hasanudin Wahid, yang saat ini Sekretaris Jenderal (Sekjend) DPP PKB. Hasanudin yang merupakan calon legislatif (DPR RI) dari daerah pemilihan (Dapil) Malang pada tahun 2019, yang hanya menempati peringkat ketiga setelah Gus Ali.

Oleh sebab itu, Hasanudin dengan kapasitasnya dan jabatan yang disandangnya saat ini berpotensi memiliki kepentingan untuk membidik pergantian antar waktu (PAW) di DPR RI untuk menggantikan Gus Ali. Seandainya Gus Ali positif direkom dan maju pada Pilkada Kabupaten Malang mendatang.

Praktis dengan sisa waktu yang ada, petahana (HM Sanusi) harus bekerja lebih keras lagi. Karena semakin lama rekom tak kunjung diperoleh, akan menimbulkan kesan publik bahwa petahana sesungguhnya kurang meyakinkan dalam menatap Pilkada yang akan datang. Kekuatan di internal PKB masih lemah dan diragukan. Akhirnya, perkembangan politik akan terus berubah seiring berjalannya waktu, ulasan diatas diharapkan dapat menambah kemeriahan pesta demokrasi lokal di Kabupaten Malang.

 

*)Penulis, Harianto, Mahasiswa Pascasarjana Universitas Brawijaya (UB) dan Direktur Sentrum Kajian dan Pemberdayaan Masyarakat Madani (SKEMA).

____________
**) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

**) Naskah dikirim ke alamat e-mail: opini@timesindonesia.co.id

Baca Berita Peristiwa dan Politik terbaru di Indonesia dan luar negeri lainnya hanya di TIMES Indonesia.

Berita Lainnya

Komentar

Top
satriamedia.com