Esensi Good Governance

Home / Kopi TIMES / Esensi Good Governance
Esensi Good Governance Lutfiananda (Mahasiswa Prodi Ilmu Administrasi Publik, FIA Unisma Malang)

TIMESBATAM, MALANG – Kebijakan publik merupakan sebuah proses pembuatan kebijakan oleh pemerintah atau pemegang kekuasaan yang berorientasi pada kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat dalam rangka pembangunan nasional. Kebijakan publik bersifat dinamis dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat menyelesaikan persoalan yang timbul dalam kehidupan masyarakat. Kebijakan publik tidak hanya menjadi instrument untuk menyelenggarakan kepentingan publik namun sudah menjadi bagian yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam buku ini dapat dipelajari dalam perkembangan ilmu administrasi publik. Kabijakan publik membutuhkan reformasi yang lebih baik, berkualitas, dan dapat diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat.

INFORMASI SEPUTAR UNISMA MENGUNJUNGI www.unisma.ac.id

Pada buku ini terdapat penuangan ide dan gagasan untuk memberikan hubungan keterlibatan yang baik bagi keberlanjutan dan inovasi kebijakan publik. Kebijakan publik merupakan salah satu hal yang rentan menuai kritik. Mindset yang melekat dalam diri masyarakat terhadap program dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah  adalah bentuk kririk yang tidak memberikan solusi dan menyalahkan pemerintah. Selain itu, stigma masyarakat kepada ASN yang kelihatannya tidak baik harus dikikis dan menunjukkan bahwa sudah bebenah dan bembuktikan bahwa aparatur jauh lebih baik dan kinerja semakin baik. Serta adanya peran masyarakat dalam meningkatkan program kerja atau kebijakan melalui partisipasi aktif dengan ikut serta membangun dan menjalankan kebijakan tersebut, sehingga relasi pemerintaham dan masyarakat akan semakin harmonis dan memperkuat publik trust.

Kebijakan-Publik.jpg

Oleh karena itu, buku Kebijakan Publik : Evaluasi, Reformasi, dan Formulasi ini merupakan runtutan pembahasan mulai dari adanya evaluasi pada tata peraturan sebelumnya sebagai perwujudan atau pendapat diperlukannya reformasi administrasi maupun reformasi birokrasi yang kemudian dilanjutkan dengan formulasi kebijakan. Dalam buku ini memberikan pemahaman secara konseptual proses administrative dalam masing-masing tahapan kebijakan publik terutapa pada aspek tahapan evaluasi, reformasi, dan formulasi. Sehingga terdapat 7 bab poin  penting yaitu Bab 1, berisi pendahuluan yang berisikan penjelasan bahwa kebijakan publik diformulasikan berdasarkan atas evaluasi terhadap kebiijakan sebelumnya. Terdapat konsep dan metode serta dimensi dan pendekatan pada kebijakan publik.

Bab 2, kebijakan publik yang berisikan pengertian, proses, bentuk, tujuan, dan fungsi pada kebijakan publik. Pada bab ini terdapat berbagai teori dan pendapat dari beberapa tokoh kebijakan publik. Dan penulis memberikan suatu ilustrasi gambaran melalui teori atau pendapat dari tokoh kebijakan, sehingga pembaca lebih memahami isi dalam buku ini. Bab 3, evaluasi kebijakan publik yang meliputi pengertian, sifat, tujuan, fungsi evaluasi, konsep, tipe evaluasi dan tahapan evaluasi kebijakan. Pada bab ini juga terdapat teori dan pendapat dari beberapa ahli atau tokoh kebijakan publik. Pada bab ini penulis memberikan tabel agar pembaca dapat dengan mudah memahami.

INFORMASI SEPUTAR UNISMA MENGUNJUNGI www.unisma.ac.id

Bab 4, penilaian kinerja pada bab ini berisikan pengertian, konsep, pengukuran kinerja, dan model penilaian kinerja. Pada bab ini juga terdapat teori/pendapat para tokoh kebijakan dan terdapat ilustrasi gambaran seperti main mapping agar pembaca mudah memahami. Bab 5, Reformasi birokasi meliputi pengertian, konsep dan strategi, KKN dan persoalan birokrasi, reformasi birokrasi sebgai sebuah instrument dan reformasi birokrasi dan pelayanan publik. Bab 6, Pelayanan Publik dan Good Governance, meliputi pengertian, peningkatan kualitas, asas-asas pelayanan publik, pengertian dan Road map good governanceBab 7, formulasi kebijakan Publik meliputi konsep formulasi, Prinsip-prinsip dalam formulasi dan model Formulasi kebijakan publik.

Pada masing-masing bab tersebut terdapat penjelasan teori dan pendapat dari tokoh/para hali dan juga terdapat tabel dan peta konsep untuk memudahkan pembaca dalam memami isi buku. Serta menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan sistematis sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Serta buku ini menjadi rekomendasi untuk dibaca oleh akademisi, praktisi yang terlibat dalam kebijakan publik agar menuju pemerintahan yang tepat sasaran , birokrasi yang bersih, berkualiatas, prima, dan good governance yang lebih baik.(*)

INFORMASI SEPUTAR UNISMA MENGUNJUNGI www.unisma.ac.id

*) Lutfiananda (Mahasiswa Prodi Ilmu Administrasi Publik, FIA Unisma Malang)

*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

Baca Berita Peristiwa dan Politik terbaru di Indonesia dan luar negeri lainnya hanya di TIMES Indonesia.

Berita Lainnya

Komentar

Top
satriamedia.com